Aswari: Saatnya Serius Pemerataan Guru
Tentu saja, jawaban politik verbal relatif sama: siap untuk membawa guru sekolah dasar sesuai dengan kebutuhan obyektif regional. Tapi, jawaban ini perlu kita uji lebih kritis untuk melihat potensi korelatif. Itu bisa nyata sesuai dengan janji politiknya. Bisa juga ketinggalan. Dengan kata lain, janji politik yang dijanjikannya hanyalah konsekuensi dari persaingan dalam sistem demokrasi. Dari situ kita bisa membaca calon pemimpin yang berintegitas dan omong kosong, atau omong doang (omdo).
Lalu, bagaimana cara membaca komitmen dan lingkaran beberapa kandidat? Sederhana saja. Melalui visinya, publik – prediktif – dapat menganalisa antara dua kemungkinan (positif-konstruktif dan sebaliknya). Dalam hubungan ini, publik dapat lebih jauh mengutip pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Selatan: Aswari-Irwansyah. Visi “Sumsel Cerdas-Tuntas-Berkualitas” dapat lebih lanjut diambil untuk membaca potret pendidikan di tengah Sumatera Selatan.
Nah, Sumsel Intelligent-Completed-Quality memang merupakan visi pasangan kandidat No. Urutan 2 untuk memimpin Sumatera Selatan. Demi rakyat Sumatera Selatan mampu meraih sejumlah keunggulan komparatif-kompetitif. Itulah tekad Aswari-Irwansyah ketika dimintai penjelasan lebih rinci terkait visinya untuk sektor pendidikan.
Menurut Aswari, salah satu agenda penting dalam mewujudkan visi sektor pendidikan adalah bagaimana merespon dengan cepat masalah pendidikan yang kini jelas terlihat. Seperti kita ketahui, di tengah Kota Palembang dan mungkin masih ada di daerah lain di daerah Sumatera Selatan ada kekurangan guru sekolah dasar. Jumlahnya tidak sedikit.
Untuk mendapatkan data (objektif) yang tepat, Aswari-Riva`i akan segera mencatat jumlah lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga universitas, publik atau swasta. Selain itu, harus dicatat bagaimana sumber daya, yaitu pendidik (guru), bahkan jumlah pendukung, melekat sebagai tenaga administrasi, serta semua karyawan yang berada di lingkungan birokrasi. Semuanya adalah paket dan tidak boleh dipilih untuk perlakuan kebijakannya.
Dalam hal ini, akan diatur sedemikian rupa sistem redistribusi guru. Seharusnya tidak ada peningkatan guru di satu daerah tertentu, sementara di beberapa daerah lain ada kekurangan guru. Jika – dalam praktek – ada transfer guru, katakanlah ke daerah terpencil, maka kebijakan ini harus disertai dengan insentif tertentu. Insentif ini dirancang untuk menghindari potensi keengganan bagi guru untuk ditugaskan ke daerah terpencil, misalnya.
Aswari mencatat, bahwa kekurangan guru sangat berdampak negatif terhadap minat pendidikan. Meski hanya kekurangan guru sekolah dasar, kita tidak bisa melihat tangga. Tepatnya, tingkat awal sangat membantu menentukan kualitas pendidikan di tingkat berikutnya. Karena itu, jangan meremehkan level dasar ini. Tentu saja pendidikan pro komitmen penuh untuk semua level.
Untuk mengatasi masalah kekurangan guru, Aswari menekankan perlunya perencanaan penyelesaian anggaran dan dukungan politik yang kuat. Ini untuk melayani semua pemangku kepentingan tanpa perbedaan. Mencadangkan anggaran sangat dibutuhkan. Kami tahu, ada bantuan APBN untuk kegiatan pendidikan seperti yang kita tahu, yaitu bantuan operasional siswa (BOS).
Untuk sekolah tertentu, BOS kadang-kadang dirancang untuk dialokasikan, beberapa di antaranya untuk guru honorer. Pendekatan ini tidak terlalu licin. Tapi, kita perlu tegas tentang bagaimana alokasi BOS tidak mengurangi minat para siswa. Untuk itu, tanggung jawab biaya yang terkait dengan kurangnya guru harus didukung dengan komitmen politik anggaran.
Sementara anggaran masih dalam proses, Pemerintah Provinsi harus menemukan kerangka solusi yang tepat, misalnya, membangun komunikasi dengan sejumlah perusahaan lokal dan perusahaan swasta terkait dengan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Pertama sekali, pemimpin tidak boleh berdiam diri dan mengundurkan diri atas masalah yang dihadapi. Pasti ada jalan. Dan pekerjaan pemimpin adalah menemukan solusi terbaik.
Komentar
Posting Komentar